Vodafone, operator selular terbesar kedua di dunia mengatakan pemerintah di sejumlah negara di mana operator itu beroperasi memiliki akses langsung ke jaringan, memungkinkan untuk mendengarkan panggilan.
Badan-badan keamanan di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris, telah menghadapi pengawasan yang lebih besar sejak kasus Edward Snowden, mantan kontraktor dengan US National Security Agency (NSA), mengungkap aksi penyadapan ke media masa.
Pengungkapan Snowden itu menyebabkan kegemparan internasional, menunjukkan bahwa program pemantauan agen AS dan Inggris pada komunikasi telepon dan elektronik orang sipil sudah biasa.
Vodafone pada Jumat (6/6) menerbitkan "Disclosure Report" yang mengatakan bahwa di 29 negara di mana dia beroperasi, instansi pemerintah perlu prosesur hukum untuk memasuki komunikasi pelanggan, ada beberapa negara di mana hal ini tidak dilakukan.
Dikutip dari Reuters, Vodafone mengatakan tidak bisa memberikan gambaran lengkap mengenai semua permintaan itu, karena merupakan pelanggaran hukum di beberapa negara jika mengungkapkan informasi ini.
"Di sebagiuan kecil negara, secara hukum memungkinkan badan-badan dan pihak berwenang tertentu memiliki akses langsung ke jaringan operator, melewati segala bentuk pengendalian operasional atas intersepsi sah pada bagian dari operator," kata perusahaan itu kepada Reuters.
Vodafone tidak menyebutkan nama negara-negara yang dimaksud di mana hal ini bisa terjadi, tetapi dalam dokumen itu menyerukan kepada pemerintah untuk mengubah undang-undang sehingga menguping hanya dapat terjadi atas dasar hukum.
Sekian Berita Handphone terbaru dari kami mengenai Vodafone Ungkap Pemerintah Punya Akses Langsung untuk Menguping. Harapan kami Semoga artikel Liputan Handphone yang berjudul Vodafone Ungkap Pemerintah Punya Akses Langsung untuk Menguping ini bisa bermanfaat untuk anda. Jangan lupa terus kunjungi Liputan Handphone untuk mendapatkan Berita Handphone setiap harinya.
